Maros,Sulsel – Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi yang digelar di Kabupaten Maros resmi telah usai. Saat ini, penanggung jawab serta pihak penyelenggara tengah menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk dilaporkan kepada pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP LANTIK, Yhoka, menegaskan bahwa selain laporan administratif, yang paling krusial adalah kejelasan alur anggaran secara menyeluruh, mulai dari sumber anggaran, proses penyaluran, hingga realisasi penggunaannya di lapangan.
“Publik tidak hanya butuh laporan di atas kertas. Yang harus dibuka secara terang adalah alur anggaran itu dari mana, masuk ke mana, dikelola oleh siapa, dan direalisasikan untuk kegiatan apa saja. Semua itu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Yhoka kepada awak media usai lakukan RDP bersama DPRD Maros pada Selasa,21 April 2026.
Menurutnya, sorotan publik yang sebelumnya viral terkait dugaan kurangnya transparansi penggunaan anggaran MTQ menjadi momentum penting agar penyusunan laporan kali ini benar-benar dilakukan secara teliti, terbuka, dan tidak menyisakan ruang kecurigaan.
Yhoka juga menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, baik penanggung jawab kegiatan maupun pelaksana teknis, wajib bertanggung jawab secara penuh apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan dan fakta di lapangan.
“Kami menduga adanya potensi kejanggalan jika tidak dilakukan audit secara serius. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus siap dimintai pertanggungjawaban jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPP LANTIK secara tegas meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit terperinci terhadap laporan yang disusun.
Audit tersebut, kata Yhoka, harus mencakup:
Sumber dan besaran anggaran
Mekanisme pencairan dan distribusi
Pihak-pihak yang mengelola anggaran
Realisasi penggunaan di setiap pos kegiatan
Kesesuaian antara laporan dan kondisi faktual di lapangan
“Kami meminta agar dilakukan crosscheck menyeluruh, bukan hanya administrasi, tetapi juga fakta di lapangan. Jika ada selisih atau ketidaksesuaian, harus diungkap secara transparan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa hasil audit nantinya harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan uang negara.
“Uang yang digunakan adalah uang publik, maka publik berhak tahu. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Dengan berakhirnya kegiatan MTQ tersebut, masyarakat kini menaruh harapan besar agar laporan pertanggungjawaban yang disusun benar-benar transparan, akuntabel, dan dapat diuji secara terbuka, serta menjadi pembelajaran penting bagi pengelolaan kegiatan serupa di masa mendatang.
(Redaksi)
